Mantan Ketua Komisi E DPRD Kota Surakarta, Heru S Notonegoro, menegaskan dari sisi managemen kepemimpinan dan penataan kota, sebetulnya masih banyak yang perlu dibenahi, sehingga Jokowi masih cukup jauh untuk bisa disebut berhasil.
Pemadaman listrik jalanan Kota Solo selama beberapa malam pada akhir 2011 lalu, karena Pemkot menunggak pembayaran pajak penerangan jalan umum sebesar Rp 9 miliar adalah contoh ketidakberesan menajemen Pemkot. "Padahal rakyat sudah membayarnya lunas," ujar Heru, Kamis (5/4/2012).
Mantan legislator yang juga pengacara tersebut juga menyoroti sistem manajemen informasi dan akses publik terhadap data dan informasi yang ada di Pemkot Surakarta masih sulit diakses, padahal UU KIP (keterbukaan informasi publik) telah menjamin hak-hak rakyat atas informasi.
Persoalan lain, lanjut Heru, adalah banyak perda yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. "Perda Parkir, Perda tentang pajak dan restoran, juga Perda tentang iklan maupun hiburan, hampir semuanya belum berjalan maksimal. Begitu pula proyek citywalk dan Galabo adalah proyek miliaran rupiah yang gagal," ujar Heru.
Contoh lain manajemen buruk pemerintahan Jokowi, lanjut Heru, adalah penggunaan dana APBD hingga dua tahun anggaran untuk pembangunan pagar dan panggung di depan Taman Sriwedari, padahal lahan itu masih merupakan lahan sengketa antara Pemkot dengan ahli waris.
"Bahkan persoalan pembangunan di Sriwedari itu bisa disebut sebagai penyalahgunaan wewenang karena dana APBD digunakan untuk membangun area terlarang karena masih sengketa," tandasnya.
Sebelumnya kalangan DPRD juga menyoroti sejumlah ide, program serta proyek Jokowi yang belum terselesaikan atau bahkan tidak terealisasi. F-PKS DPRD Kota Surakarta mempertanyakan kelanjutan berbagai ide serta program Jokowi, di antaranya citywalk, bus tingkat Werkudara, kereta uap Jaladara hingga railbus Batara Kresna.
F-PKS DPRD Kota Surakarta melihat ada indikasi proyek-proyek tersebut belum dipersiapkan secara matang dan dimaksudkan untuk jangka panjang tidak hanya sekadar mode.
Sedangkan F-PD mempersoalkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2011. Yakni, berdasarkan LKPJ 2011 dikatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo tahun 2011 mencapai 18 persen. Namun pada kenyataannya, banyak RTH yang kondisinya terbengkalai atau tidak terawat.
Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan seringkali telah menegaskan sebagai walikota tugasnya adalah bekerja dan berkarya. Mengenai penilaian bagaimana hasilnya jelek atau buruk, Jokowi menyerahkannya ke masyarakat.
"Silakan mau dinilai baik ya silakan juga. Yang menilai kan orang lain dari lembaga internasional atau dari masyarakat. Saya tidak mengerti kriterianya, tapi ya bersyukur," ujar Jokowi kepada detikcom beberapa waktu lalu menanggapi dirinya masuk sebagai nominator walikota terbaik versi The City Mayors Foundation tersebut.
(mbr/try)
0 komentar:
Posting Komentar